Risiko Jual Beli NFT, Data Pribadi Diperjualbelikan

Ruang Ekonomi — Chief Executive Officer (CEO) Bitocto Milken Jonathan mengingatkan masyarakat yang ingin jual beli Non-Fungible Token (NFT) untuk berhati-hati, karena terdapat risiko, seperti data pribadi diperjualbelikan. Terutama terhadap situs palsu yang berpose sebagai marketplace aset digital.

Mengutip CNNIndonesia, “Ada juga yang impersonasi sebagai customer support untuk NFT marketplace tersebut namun nyatanya tidak dan private key-nya pun juga di-hack bersama dengan aset-asetnya.” kata Milken kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/1) lalu.

Private key merupakan sekumpulan angka yang digunakan untuk mengakses mata uang kripto. Ini semacam password yang perlu dimasukkan oleh pengguna untuk memverifikasi transaksi dengan kripto.

Milken mengatakan situs tersebut kebanyakan sudah di-takedown (tutup paksa). Namun setelah dibongkar, mereka membuat lagi yang baru.

“Marketplace NFT palsu atau scam bertujuan untuk mengakses wallet.” kata Milken.

Wallet yang dimaksud Milken adalah browser wallet yang digunakan untuk bertransaksi di NFT marketplace.

“Karena platform marketplace NFT pada umumnya menggunakan browser wallet seperti Metamask, yang mungkin bisa cukup sulit dipahami untuk pemula,” kata Milken.

Pengawasan Terhadap Risiko Aktivitas Jual Beli Aset NFT

Mengutip halaman bisnis.com, data pribadi menjadi salah satu barang ilegal yang diperjualbelikan dalam bentuk aset Non-Fungible Tokens (NFT) di lokapasar (marketplace).

Pengawasan terhadap aktivitas jual beli aset NFT pun dinilai wajar untuk mengantisipasi risiko jual beli data pribadi. Pakar Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia Firman Kurniawan mengatakan aset NFT yang diperjualbelikan dalam lokapasar (marketplace) tidak sebatas foto dan gambar, juga data pribadi orang seperti KTP dan karya orang lain. Hal ini yang menjadi permasalahan karena menyangkut legalitas.

“Penjualan KTP itu kan sesuatu yang ilegal karena di sana terdapat banyak data pribadi,” kata Firman, Senin (17/1/2022).

Dia mengatakan data yang diperjualbelikan di NFT dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain seperti mengajukan pinjaman online dan lain sebagainya. Kemenkominfo harus cepat turun untuk mengatasi permasalahan tersebut.

✅✅👉 Baca Juga:  Nama Ibu Kandung Sering Dipakai Keamanan Data, Relevankah?

“Pengawasan adalah salah satu instrumen, cara lainnya adalah terus mengkomunikasikan pola transaksi di dunia digital tidak berbeda dengan di dunia nyata. Harus legal,” kata Firman.

Pengawasan terhadap NFT, kata Firman, tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan pengawasan terhadap NFT, untuk menghindari aktivitas pencucian uang.