Pemprov DKI Masih Terapkan Ganjil Genap di Tengah Lonjakan Corona Varian Omicron

Ruang Hukum — Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor masih akan tetap di terapkan guna mengendalikan mobilitas kendaraan, sejumlah pihak mendesak agar kebijakan ganjil genap ditiadakan guna mencegah penyebaran virus corona (covid-19), terutama varian Omicron.

“Perlu dipahami bahwa penerapan ganjil genap saat ini bukan dalam rangka memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke layanan angkutan umum, tetapi lebih pada pengendalian mobilitas. Jangan sampai pada titik-titik tertentu yang kami identifikasi itu potensi terjadi keramaian. Ini menjadi titik kerawanan baru, apalagi sekarang ada Omicron. Sehingga untuk 13 ruas jalan ini tetap kami pertahankan untuk diterapkan,” kata Syafrin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Berbeda dengan penerapan ganjil genap sebelumnya, ada 25 ruas jalan yang menerapkan kebijakan tersebut. Saat itu, kata dia, kebijakan tersebut memang bertujuan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

“Saat ini yang kita lakukan adalah pada 13 ruas jalan. Kemudian itu polanya 2 periode waktu setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional dan tentu ini yang terus dilaksanakan,” imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono Mendesak Anies Baswedan

Sehingga, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyetop kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap ditengah lonjakan Varian Omicron.

Mujiyono menilai hal itu harus dilakukan karena Corona Virus (Covid-19) varian Omicron mulai merebak di tengah masyarakat.

“Untuk menghadapi penyebaran Covid-19 tersebut, apalagi Omicron semakin tinggi di Provinsi DKI Jakarta. Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mulai meniadakan ganjil-genap. Sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal,” kata Mujiyono dalam keterangannya dikutip Rabu (19/1).

Ia juga meminta Pemprov DKI melakukan pembatasan jumlah penumpang di angkutan umum untuk meminimalisir penyebaran Omicron.

Mengutip halaman detikcom, politikus Partai Demokrat tersebut mewanti-wanti supaya penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah terus diawasi. Pasalnya, sudah ada 39 sekolah di Jakarta yang ditutup usai ditemukan kasus COVID-19.

✅✅👉 Baca Juga:  Kemendikbudristek berikan 3 Opsi Kurikulum Nasional 2022

“Total ada 67 kasus COVID-19 pada guru dan siswa, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah,” ujarnya.

“Selain itu, perusahaan-perusahaan di Jakarta harus diminta membatasi karyawan yang bekerja di kantor atau work from office (WFO). Dan kembali menerapkan work from home (WFH) bagi jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah,” sambungnya.