Usulan PKS RUU TPKS DisahkanBerbarengan RKUHP

  • Share
usulan-pks-ruu-tpks-disahkan-berbarengan-rkuhp-undang-undang-kekerasan-seksual
Anggota DPR dari PKS Ledia Hanifa. Usulam PKS RUU TPKS Disahkan Berbarengan RKUHP (Arsip DPP PKS via detikcom)

Ruang Politik — Ketua panitia kerja (Panja) rancangam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, ada sejumlah perdebatan terkait RUU tersebut, salah satunya adalah usulan agar RUU TPKS disahkan berbarengan dengan rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP).

“Mereka mengatakan bahwa KUHP belum disahkan dan memaksa agar KUHP minta PKS disahkan berbarengan,” ujar Ketua panitia kerja Willy di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/11).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Bukhori. Mengatakan, hal ini agar tidak menjadi legitimasi persetujuan seksual atau sexual consent yang menurutnya bertentangan dengan norma-norma Pancasila.

“Kami PKS tetap konsisten dan alasan kami sangat jelas dan kuat. Jika memang tidak diakomodasi kami tetap tidak setuju atau materi tentang larangan seks bebas dan seks menyimpang. Dibuat RUU khusus atau RKUHP disahkan secara bersama dengan RUU TPKS,” kata Bukhori saat dihubungi, Rabu (12/1).

Ia mengatakan, ada sejumlah fraksi yang memandang adanya tumpang tindih aturan dalam RUU TPKS dan RKUHP. Sebab, pasal-pasal terkait kesusilaan dan kekerasan seksual sudah dibahas dalam RKUHP oleh Komisi III DPR.

“Kadang kita juga tidak bisa memisahkan mana yang mengeksploitir emosi publik dan mana yang berbicara substansial. Inilah yang harusnya dalam undang-undang menjadi aspirasi penting,” ujar Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem itu.

Ia berharap, perdebatan opini terkait RUU TPKS tak berarti bahwa pembahasannya berhenti. Sebab, pembahasan RUU yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual itu sudah cukup jauh dilakukan oleh pihaknya.

“Jangan hanya kemudian karena faktor agitasi yang sifatnya emosional, yang sifatnya mengaduk-ngaduk emosi kita, memobilisasi opini, lalu kemudian UU ini patah. Sangat disayangkan, ini effort,” ujar Willy.

BACA JUGA : Ketua MPR Bamsoet Desak Pemberian Vaksin Booster Covid-19 Gratis

Soal RUU TPKS

Menurut dia, jika hubungan badan tersebut dilakukan dalam koridor persetujuan suka sama suka. Meskipun bukan pasangan suami-istri, selama tidak terjadi kekerasan, maka tidak dapat dipidana.

Mengutip CNNIndonesia, “Padahal kita tahu dalam negara Pancasila ini ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan perilaku tadi,” ujar Ledia.

Sebelumnya, desakan agar RUU TPKS–yang sebelumnya disebut RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual)–datang dari sejumlah pihak terutama kelompok pemerhati hak perempuan. Pembahasan RUU itu mandek di DPR sejak 2016.

Desakan pun menguat tahun lalu seiring merebaknya kasus-kasus pelecehan hingga pemerkosaan yang mentok di mata penegak hukum. Dan, di rapat paripurna akhir 2021, DPR pun tak jua mengesahkan RUU itu sebagai inisiatif lembaga legislatif tersebut dengan dalih persoalan teknis.

Jokowi pun buka suara terkait RUU TPKS. Dia berharap RUU itu segera dibahas dan disahkan agar korban kekerasan seksual mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.